Nilai-Nilai Pancasila dalam Ajaran Hindu

PENDAHULUAN
Bangsa Indonesia telah menyepakati empat konsensus dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dikenal dengan istilah “empat pilar kebangsaan”, yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.


Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang  digali dari nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Dalam kedudukannya sebagai falsafah bangsa, nilai-nilai Pancasila harus diyakini kebenarannya agar bangsa Indonesia tetap kokoh memegang teguh kepribadiannya guna menghadapi segala fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara, menuntut adanya kepatuhan masyarakat Indonesia untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila itu sebagai titik tolak dalam berpikir, bersikap, dan bertindak guna menetapkan cita-cita serta tujuan nasionalnya, sekaligus untuk merealisasikan atau mencapainya.

Cita-cita ideal bangsa Indonesia adalah terwujudnya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur’: sedangkan tujuan nasional yang merupakan fungsi negara adalah ‘melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...’ (berdasarkan Pancasila). Cita-cita ideal bangsa Indonesia tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea II, dan tujuan nasional tercantum pada alinea IV.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, UUD 1945 mengamanatkan sebagaimana tercantum dalam pasal 34 pada ayat (1) terkait dengan pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, ayat (2) terkait dengan pengembangan jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang lemah, dan ayat (3) terkait dengan tanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum yang layak.

Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, UUD 1945 pasal 31 mengamanatkan agar setiap warganegara mendapatkan hak mengikuti pendidikan yang wajib dibiayai oleh Pemerintah, khususnya tingkat pendidikan dasar. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara memerioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memajukan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.

Pemerintah dari waktu ke waktu telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun realisasinya tidak menggembirakan, dalam arti masih banyak warga yang miskin (kelayakan hidup rendah), sementara yang kaya raya dan kehidupannya mewah sangat menonjol. Tingkat pengangguran masih cukup tinggi, jaminan kesehatan belum sepenuhnya difasilitasi, perilaku hidup bersih dan sehat masih lemah. Fasilitas umum belum memadai dan  kurang terpelihara. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan ketimpangan dan kecemburuan sosial yang berdampak pada psiko sosial masyarakat, bahkan dapat menimbulkan konflik yang semakin menghambat terwujudnya kesejahteraan dan kedamaian bangsa. Demikian pula kenyataan heterogenitas bangsa yang pluralis multikultural baik budaya dan tradisi, maupun  agama dan kepercayaan akan menimbulkan masalah bila tidak dikelola dengan baik.
Kesejahteraan akan lebih mudah dicapai bila kondisi sosial masyarakat semakin kondusif yang tampak pada suasana kerukukan dalam kehidupan sehari-hari. Kerukunan tersebut dapat diwujudkan dan dipelihara bila masyarakat pada umumnya memiliki kecerdasan emosional dan spiritual. Hal ini ditunjukkan dalam kesadaran sikap mental masyarakat yang taat mengamalkan agama, setia kepada ideologi bangsa, patuh kepada konstitusi negara, dan dengan penuh kesadaran menerima kebhinnekaan bangsanya. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan masyarakat diyakini dapat mewujudkan kesejahteraan, kecerdasan, dan kerukunan masyarakat Indonesia, bahkan perdamaian dunia.   

PERMASALAHAN

Masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat pluralis multikultural dan religius ternyata belum sepenuhnya dapat mengaktualisasikan nilai-nilai universal ajaran agamanya secara nyata, baik di tingkat grass roots maupun di kalangan menengah ke atas. Elite penguasa maupun politik belum semuanya mereferensi nilai-nilai universal agama sebagai dasar moral dan etik di dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing, yang di dalam ajaran agama Hindu disebut svadharma.

Agama Hindu mengajarkan agar setiap umat melaksanakan dua dharma sekaligus, yaitu dharma agama dan dharma negara. Dalam melaksanakan dharma negara, Pancasila sebagai landasan ideologi, sekaligus sebagai dasar negara Republik Indonesia wajib diamalkan oleh umat Hindu melalui penerapan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam kelima silanya. Pancasila tersebut terdiri atas 5 (lima) sila, yaitu:
  1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 
  3. Persatuan Indonesia; 
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan; dan 
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sampai dewasa ini, penerapan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara belum sepenuhnya dapat diaktualisasikan baik dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya maupun oleh lembaga negara. Hal ini dapat dilihat misalnya: pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa masih pada tataran formal, belum menyentuh esensi/hakikat sehingga  pengamalan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, maupun sila Persatuan Indonesia semakin lemah. Sila Kerakyatan juga ditengarai kurang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan sehingga proses bermusyawarah tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Demikian pula sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum dapat diwujudkan secara nyata sehingga kesejahteraan bangsa masih jauh dari yang diharapkan.

Bertolak dari kondisi tersebut, perlu dibahas: “bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia menurut pandangan agama Hindu?”

PEMBAHASAN  

Dalam pandangan agama Hindu, kehidupan beragama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bernegara karena tanpa negara pengamalan ajaran agama tidak dapat berlangsung dengan baik. Hal ini dikaitkan dengan kenyataan bahwa setiap umat beragama secara personal memiliki potensi kecerdasan yang berbeda dalam menanggapi lingkungannya. Selain itu, kenyataan pluralitas bangsa Indonesia sangat memerlukan pandangan hidup (ideologi) sebagai dasar negara yang dapat menyatukan visi kebangsaannya. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara yang dijadikan pedoman di dalam mengatur kehidupan sosial warga dan negaranya, sekaligus melindunginya guna mewujudkan kesejahteraan bagi segenap bangsa Indonesia.

Agama Hindu memandang bahwa kesejahteraan itu mencakup dimensi jasmaniah dan rohaniah (priyaskara dan sriyaskara). Kesejahteraan jasmaniah dapat dipenuhi melalui pembangunan fisik material yang sesuai dengan nilai kepribadian bangsa, sedangkan kesejahteraan rohaniah akan dicapai bila manusia sebagai warganegara mendapatkan perlindungan rasa aman dan merasakan kebebasan dalam menjalankan hak asasinya, terutama keyakinan agamanya.

Sehubungan dengan itu, implementasi nilai-nilai Pancasila tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal ajaran agama, dan sebaliknya, pengamalan ajaran agama hendaknya tidak melanggar konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, penghayatan dan pengamalan ajaran agama oleh pemeluknya dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan harus dapat dilakukan dalam suasana bebas. Selanjutnya dalam konteks kehidupan sosial, pengamalan keagamaan hendaknya mengutamakan nila-nilai universal ajaran agamanya. Pengamalan direalisasikan ke dalam sikap saling menghargai dan menghormati sesama umat beragama, mengembangkan rasa kemanusiaan, memupuk jiwa nasionalisme, dan siap bekerjasama dengan iktikad kebersamaan guna menuju kehidupan yang harmonis, sejahtera serta berkeadilan sosial.

Dalam menyikapi kehidupan berbangsa dan bernegara dari segala sekat nilai, secara inheren dan komprehensif menurut aspek agama, sangat memungkinkan setiap individu memroteksi cara hidupnya dari pengaruh lingkungan strategis. Dengan demikian, implementasi ajaran Hindu pada nilai-nilai Pancasila sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar umat mampu melakukan proteksi secara kolektif dengan tujuan membangun paradigma baru yang dapat mengubah tatanan sebagai tindakan kritis guna terciptanya equilibrium dalam tata kelola kehidupan.

Dalam tataran das sollen, warganegara Indonesia menyadari bahwa peri kehidupan modern dalam bermasyarakat diwarnai tatanan norma yang dinamis, namun dalam tataran das sein mereka merasakan kesulitan dalam menjalankan hak dan kewajiban bela negara. Dalam kehidupan berbangsa, ruang dan waktu merupakan pembatas ideologi antara das sollen dan das sein yang kemudian melahirkan ide “reformasi mental”. Peran dan fungsi yang bias makna harus dihindari agar kehidupan dalam kerangka negara-bangsa (nation state) dapat diwujudkan.

Dengan demikian, umat Hindu dituntut untuk patuh dan taat kepada tatanan nilai dan norma hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjalankan dharma agama dan dharma negara. Sehubungan dengan itu, Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia menyusun butir-butir ajaran Hindu yang direfleksikan ke dalam nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup (ideologi) bangsa maupun sebagai dasar negara, sekaligus sebagai sumber nilai dan sumber hukum, ditinjau dari aspek Veda.

Pancasila Sebagai Falsafah Hidup Bangsa
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, Pancasila memiliki kedudukan tersendiri berdasarkan konstitusi, yaitu sebagai dasar negara, landasan ideologi dan pandangan hidup bangsa, maupun sebagai norma fundamental dan cita hukum negara. Dalam memorandum DPRGR tanggal 9 Juli 1966 yang disahkan oleh MPRS melalui ketetapan Nomor: XX/MPRS/1966, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah dimurnikan dan dipadatkan menjadi dasar falsafah negara RI, yaitu pandangan hidup (way of life) tentang bagaimana cara menjalani kehidupan.

Sebagai falsafah hidup atau pandangan hidup, Pancasila mengandung wawasan dengan hakikat, asal, tujuan, nilai, dan arti dunia seisinya, khususnya manusia dan kehidupannya baik secara perorangan maupun sosial. Falsafah hidup bangsa mencerminkan konsepsi yang menyeluruh, dengan menempatkan harkat dan martabat manusia sebagai faktor sentral dalam kedudukannya yang fungsional terhadap segala sesuatu yang ada.

Kelima nilai dasar yang tercakup dalam Pancasila memberikan makna, tuntutan, dan tujuan hidup. Dengan kata lain Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa Indonesia yang mengikat seluruh masyarakat Indonesia secara perorangan maupun sebagai warga bangsa.

Pancasila Sebagai Dasar Negara
Dalam arti luas ideologi adalah pedoman hidup dalam berpikir baik dari segi kehidupan pribadi maupun sosial, sedangkan dalam arti sempit ideologi adalah pedoman berpikir maupun bertindak dalam bidang tertentu. Hakikat ideologi adalah nilai-nilai dasar yang disepakati oleh mayoritas warganegara yang ingin diwujudnyatakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam ketetapan MPR No. 18 Tahun 1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR No. 2 tahun 1978 mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pasal 1 ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 ialah dasar negara NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut maka kedudukan Pancasila selain sebagai dasar negara juga berkedudukan sebagai ideologi nasional.

Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif dalam penyelenggaraan negara dan menjadi visi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.


Pancasila sebagai ideologi terbuka dimaksudkan adalah ideologi yang tidak bersifat kaku/ tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Pancasila memiliki sifat aktual, dinamis, dan antisipatif yang senantiasa dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dalam ideologi terbuka, terdapat cita-cita dan nilai-nilai mendasar yang bersifat tetap, namun penjabaran ideologi dilaksanakan dengan interpretasi yang kritis dan rasional.
Pancasila mempunyai sifat keluwesan dalam menjawab tantangan zaman di masa kini maupun menghadapi masa depan tanpa harus kehilangan kepribadian dan arah tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterbukaan untuk menerima kemajuan zaman yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai idealisme Pancasila yang bertumbuhkembang, seiring dengan gerak perkembangan bangsa melalui perwujudan dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari.

Demikianlah, bila setiap warganegara Indonesia memerhatikan, memahami, dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan nilai-nilai universal agamanya dengan benar maka akan mewujud menjadi sumber daya yang mampu berperan bagi terbentuknya masyarakat Indonesia yang sejahtera, bermartabat, dan berkeadilan.

(Baca: KARTINI: Habis Gelap Terbitlah Terang) 

Nilai-nilai Pancasila memberi tempat yang subur bagi setiap warganegara Indonesia untuk menganut dan mengamalkan keyakinan agamanya, mengembangkan rasa dan sikap kemanusiaan yang berbudaya, menjalin kebersamaan dan persatuan, mengelaborasi kesamaan cita-cita dan tujuan berbangsa, sekaligus cara mencapainya serta mendorong itikad mewujudkan keadilan sosial di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang bhinneka. Nilai-nilai tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Melalui sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Setiap orang mengaktualisasikan keyakinan dan ketakwaannya itu sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konteks kehidupan sosial, dikembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama di antara mereka untuk dapat membina kerukunan hidup serta tidak memaksakan agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain.
 
Menurut ajaran Hindu, penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengandung pengertian proses secara sadar untuk dapat mengerti dan merasakan kebenaran-Nya, kemudian melaksanakan pengertian itu sebagai amal secara nyata dalam bentuk tingkah laku sehari-hari. Agama Hindu melalui kitab Maha Nirvana Tantra pasal 13, mengajarkan cara penerapan penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara verbal dalam bentuk pengucapan mantra: “Om Saccid ekam Brahma” yang bermakna bahwa Tuhan itu ada, bersifat pikir dan esa, dengan gelar Brahma. Dengan mengucapkan mantra itu tidak diperlukan syarat lain, kecuali yakin (sraddha) bahwa dengan pengucapan itu mereka percaya terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan mengucapkan, berarti harus percaya bahwa Tuhan benar-benar  ada (Om Sat), walau pun tidak dapat dilihat bentuknya kecuali dalam pikiran (Cit), Tuhan itu Esa (ekam Sat), dinamakan Brahman, atau apapun nama yang diberikan untuk pengertian itu. Selanjutnya, dalam pasal 17 dinyatakan bahwa mereka yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sujud pasrah (bhakti) kepada-Nya akan memeroleh pahala dalam bentuk dharma, artha, kāma, dan mokṣa yang dinikmati di dunia ini maupun di alam niskala. 

Pengertian Ketuhanan Yang Maha Esa juga dinyatakan dalam kitab Brahma Sutra 1.2 melalui kalimat singkat (sutra) yang berbunyi: “Janmadyāsya yatah”, medefinisikan secara singkat bahwa Tuhan adalah dari mana semua ini berasal. Jadi, Tuhan adalah sumber dari mana semua yang ada ini berproses. Oleh karena itu, segala makhluk atau segala yang ada, segala yang diciptakan sesungguhnya berasal dari dan disinari spirit kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Keesaan Tuhan dijelaskan pula dalam Ṛg Veda I.164.146 yang berbunyi:

Indram mitram varunam agnim,
Sa suparno garutman,
Ekam Sad Vipra bahudha vadanti,
Agnim Yamam Matarisvanam ahuh.

Dia adalah Indra, Mitra, Varuna, Agni, Garutman bersinar indah,
Tuhan itu Esa, para bijaksana menyebut dengan banyak nama,
seperti: Agni, Yama, Matarisvan.

Selanjutnya, dalam kitab Bhagavad Gītā VII.21, dinyatakan bahwa manusia bebas memilih bentuk keyakinan keagamaannya.
 
“Apapun bentuk kepercayaan yang ingin dipeluk oleh penganut agama,
Aku perlakukan kepercayaan mereka sama, supaya tetap teguh dan sejahtera”.

Kitab Svetasvatara Upanisad VI.11, menyatakan:

“Satu sinar Tuhan tersembunyi (gaib) dalam setiap makhluk,
meresapi jiwa seluruh insan. Dia menggerakkan dan memerintah makhluk,
serta menjadi saksi abadi yang bebas dari segala sifat ciptaan-Nya”.

Dengan demikian, umat Hindu mengaktualisasikan keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran yang tercantum di dalam kitab sucinya sehingga dapat merasakan kebebasan dan kebahagiaan dalam menjalankan ibadat (yaja). 

2. Melalui sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, sama hak dan kewajiban asasinya tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dsb. Oleh karena itu, dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa dan saling membantu serta tidak bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, saling menghormati serta bekerja sama dengan bangsa lain. Hal ini berarti bahwa negara menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 

Di dalam susastra Veda terdapat banyak sloka yang mendukung penerapan nilai-nilai sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ajaran Veda menekankan agar setiap manusia mengembangkan cinta kasih, saling menyayangi, suka menolong, dan sebagainya. Sloka tersebut antara lain menyatakan: 

“Berbuatlah kebaikan kepada orang lain, seperti yang engkau inginkan mereka perbuat bagi dirimu. Engkau adalah jiwa yang sama berasal dari Brahman Yang Esa. Perlakukanlah setiap orang sebagai sahabat karibmu”. (Yajur Veda XI.6)

“Hendaknya dia tidak membenci segala makhluk, bersahabat penuh kasih sayang, bebas dari egoisme dan keangkuhan, bersikap sama dalam suka dan duka, serta bersifat pemaaf”. (Bhagavad Gītā XII.13)

“Kedermawanan menghapus kemiskinan, tingkah laku mulia menghapus kemalangan, kecerdasan mengentaskan kebodohan, kasih sayang menghilangkan rasa takut atau bahaya”. (Chanakya Nitisastra V.11) 

Dengan mengaktualisasikan petunjuk sloka tersebut, umat Hindu dapat diteguhkan keyakinannya untuk mengamalkan secara ikhlas sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. 

3. Melalui sila Persatuan Indonesia, setiap manusia Indonesia menempatkan persatuan dan kesatuan serta keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Setiap warganeraga mendahulukan kepentingan bangsa dan negara serta rela berkorban bagi bangsa dan negaranya. Pengorbanan didorong oleh rasa cinta tanah air Indonesia guna memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dengan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Penerapan nilai-nilai tersebut sejalan dengan susastra Veda yang dituangkan melalui sloka/mantranya. 

Kitab suci Atharva Veda III.30.1, mengingatkan:
Sahridayam sam manasyam Avidvesam krinomivah,
Anyo anyam abhiryata Vatsam jātam ivaghṇya.

“Wahai manusia, Aku telah memberimu sifat-sifat ketulusikhlasan dan mentalitas yang sama serta perasaan berkawan tanpa kebencian; seperti halnya induk sapi mencintai anaknya yang baru lahir. Demikianlah seharusnya engkau mencintai sesamamu”.

Kitab suci Veda menyatakan:
Vayam rastre jagṛyama porohītah. (Yaj. Veda IX.23)
Semoga kami waspada menjaga dan melindungi bangsa dan negara kami.

Vayam tubhyam balihrtah syama. (Ath.Veda XII.1.2)
 "Semoga kami dapat mengorbankan hidup kami
untuk kemuliaan bangsa dan negara kami”.

Di dalam kitab suci Atharva Veda XII.1.45, dinyatakan:

“Bumi pertiwi memikul bebannya, mengalirkan sungai kemakmuran dengan ribuan cabang bagi masyarakat yang hidup dalam berbagai tradisi, budaya, bahasa, dan keyakinan. Hendaklah kamu hormat kepada-Nya dengan menumbuhkan penghargaan dan kecintaan yang tulus di antara mereka, seperti halnya induk sapi memelihara anaknya”.

Kitab Suci Atharva Veda III.30.5, mengingatkan:

“Wahai manusia, bergeraklah maju tanpa saling bertentangan, karena kamu mengikuti tujuan yang sama. Hormatlah kepada orang tua dan para pemimpinmu yang memiliki pemikiran mulia dan ikut dalam pikiran yang sama. Berbicaralah dengan kata-kata yang manis di antara kamu. Aku akan mempersatukan dan memberkatimu dengan pemikiran-pemikiran yang mulia”.

4. Melalui sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dan warganegara Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan memerhatikan serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama harus dilakukan melalui musyawarah dalam suasana kekeluargaan, untuk mencapai mufakat serta tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan, namun menggunakan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Segala keputusan yang hendak diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moril kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung harkat martabat manusia, dan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
Berkaitan dengan ini, kitab suci Ṛg Veda X.191.3, menyerukan: 

“Samano mantrah samitih samani, samanam manah saha cittam esam
Samanam mantram abhi mantraye, yah samanena vo havisa juhomi”

“Berkumpulah bersama, berpikir kearah satu tujuan yang sama seperti yang telah Aku gariskan. Samakan hatimu dan satukan pikiranmu agar engkau dapat mencapai tujuan hidup bersama dan bahagia” 

Di dalam kitab Bhagavad Gītā III.25, dinyatakan: 

“Bila seorang dungu bekerja dengan penuh keterikatan, maka orang bijak harus bekerja tanpa kepentingan pribadi. Wahai Bharata, melainkan untuk kesejahteraan dan ketertiban sosial”.

5. Melalui sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia harus menyadari hak dan kewajibannya guna menciptakan keadilan sosial. Dengan ini mengembangkan perilaku luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta kegotongroyongan. Karenanya, perlu dikembangkan sikap adil kepada sesama, selalu melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dan menghormati hak-hak orang lain.

Dalam ajaran Hindu dijelaskan bahwa setiap orang berusaha mengenali hakikat dirinya yang tidak terpisahkan dengan orang lain, alam lingkungannya, bahkan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, mereka harus menyadari kewajibannya untuk aktif memutar roda kehidupan di dunia ini. Mereka harus bertindak adil tanpa mengutamakan diri. 

Kitab  Iśa Upaniṣad sloka 1 menyatakan: 

“Tuhan Yang Maha Esa mengisi dan mengendalikan segala ciptaan-Nya,
karena itu hendaknya ia (setiap orang) hanya menerima apa yang diperlukan
dan diperuntukkan baginya serta tidak menginginkan sesuatu
yang menjadi hak orang lain”
 

Kitab Manawa Dharmasastra IV.226 menganjurkan:

“Mereka hendaknya tidak pernah jemu melakukan persembahan
dan derma dengan penuh keyakinan, karena persembahan
dan derma yang dilakukan dengan penuh keyakinan itu
akan mengantarnya mencapai tujuan hidup tertinggi (mokṣa). 

Kitab Veda Smṛṭi V.18 dan VII sloka 13 dan 18 menyerukan :

“Hendaknya ia berbuat di dunia fana ini dengan menyesuaikan diri
terhadap pengetahuan dan keterampilannya, akal budinya, kekayaan
dan kedudukannya, agar tercapai tujuan dan sasarannya”.
“Hendaknya jangan seorangpun melanggar undang-undang yang dikeluarkan
oleh Raja/Pemerintah, baik karena menguntungkan seseorang
maupun merugikan pihak yang tidak menghendaki ”.

Petunjuk sloka susastra Veda tersebut sangat mendukung penerapan nilai-nilai sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mantra/sloka suci tersebut hendaknya benar-benar ditanamkan sampai mewujud ke dalam sikap hidup sebagai warganegara yang taat asas, sraddha dan bhakti kepada Tuhan Yang Maha Esa (Hyang Widhi Waśa), saling menghormati dan menghargai sesama, memiliki sikap kebersamaan dalam membangun kehidupan yang harmonis, damai dan sejahtera.
 
PENUTUP
Berdasarkan uraian dalam pembahasan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
  1. Bahwa Pancasila adalah falsafah dan ideologi bangsa serta dasar negara yang bersifat final, wajib dipedomani oleh umat Hindu sebagai wujud pengamalan dharma negara; 
  2. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terkait erat dengan pengamalan ajaran Hindu yang memperkuat keyakinan dalam mengimplementasikan bela negara; 
  3. Pengamalan nilai-nilai universal agama sesungguhnya sekaligus sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pengamalan nilai-nilai Pancasila yang seiring dengan nilai-nilai universal keagamaan akan mampu mengantarkan bangsa Indonesia mencapai cita-citanya; 
  4. Mendorong Pemerintah untuk merancang program pendidikan dalam setiap jenjang yang memperkuat karakter bangsa dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Source: Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita Nomor: 01/Kep/SP/PHDI/IX/2017 Tentang: Tentang Nilai-Nilai Pancasila Dalam Ajaran Hindu
Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Satya Nara
Copyright © 2011. Hindu Menulis
Published by Hindu Menulis